and the liberation begin…..

Sekelumit Catatan
Mengenai Buta Aksara Di Indonesia

(Dikeluarkan oleh Wakorbid
DikProp BPC Bandung)

Salam Demokrasi!

Setiap tanggal 8
September kita selalu memperingati Hari Buta Aksara Se-Dunia. Hal ini
secara tersirat tentu saja menunjukan kepada kita bahwa memang masih
ada persoalan disekitar pendidikan, tidak hanya di Indonesia akan
tetapi di dunia. Artinya, persoalan pendidikan masih merupakan
persoalan yang umum, yang dirasakan oleh masyarakat dunia.

Menurut data tahun 2005,
penduduk dunia yang masih buta aksara jumlahnya berkisar antara 861
juta jiwa, dimana 15,04 juta jiwa diantaranya berada di Indonesia.
Menurut sumber data yang berbeda, yaitu dari Education for all (EFA)
Global Monitoring Report tahun 2005, Indonesia merupakan negara ke-8
dengan populasi buta huruf terbesar di dunia, yakni sekitar 18,4 juta
jiwa orang buta huruf di Indonesia¹.
Jumlah yang jauh lebih besar dari data versi pemerintah. Sementara,
Untuk tahun 2006, Menteri Pendidikan Nasional
Bambang Sudibyo mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami
buta aksara sebanyak 14,5 juta jiwa atau 9,55 persen dari total
penduduk Indonesia.(Tempo Interaktif, Jum’at, 03 Maret 2006).
Pun demikian, data ini pun masih harus diragukan keakurasiannya,
karena khusus untuk Jawa Barat saja, yang menurut Gubernurnya masih
ada 1,5 juta jiwa yang buta aksara, tidak ditunjang dengan keakuratan
data dimasing-masing kota/kabupaten. Contohnya untuk kabupaten
Subang, menurut data dilapangan, jumlah penduduk yang buta aksara
khususnya yang berada diwilayah pantura mencapai 80.000 jiwa, berbeda
jumlahnya dengan yang dilaporkan oleh Duta Aksara Nasional yang
mengatakan bahwa jumlah penduduk Subang yang buta aksara sekarang
hanya tinggal 25.000 jiwa².
Untuk Kabupaten Bandung, menurut Kadisdik Kab. Bandung, jumlah
penduduk yang masih buta aksara adalah sebesar 36.000 jiwa di tahun
2006³.

Pemerintah selalu berkata
akan mengupayakan penurunan jumlah penduduk yang buta aksara.
Dikatakan bahwa dengan program pengenalan aksara, diharapakan pada
tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia yang buta aksara hanya tinggal
7,7 juta jiwa⁴.
Pada tahun 2005, program pemberantasan buta aksara
hanya berhasil mencapai 800 ribu dari 1,7 juta orang yang menjadi
target. Sisa target yang belum tercapai sebanyak 900 ribu akan
ditambahkan (carried over) ke target 2006 yang 1,5 juta orang. Hal
ini menunjukan bahwa targetan pemerintah ternyata tidak pernah
tercapai dan semakin membesar dari tahun ketahun.

Sementara
itu, pengamat sosial kemasyarakat Universitas Sebelas Maret, Prof Dr
Sodiq A Kuntoro menegaskan disamping faktor kemiskinan baik
struktural dan absolut, penyebab buta aksara juga dipengaruhi oleh
masih tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Angka putus sekolah
SD dan madrasah ibtidaiyah, dalam enam tahun terakhir rata-rata putus
sekolah sebanyak 761.366 anak dari seluruh jumlah siswa SD dan MI
sebanyak 25.729.254 anak di Indonesia, ujar Sodiq⁵.

Putus
sekolah anak SD ini, lanjutnya menjadi penyumbang terbesar bagi
bertambahnya jumlah buta aksara di Indonesia karena menurut
penelitian UNESCO, jika peserta pendidikan sekolah dasar mengalami
putus sekolah khususnya ketika dia masih duduk di kelas 1 hingga
kelas 111, maka dalam empat tahun tidak menggunakan baca tulis
hitungnya, maka mereka akan menjadi buta aksara kembali⁶.

Pemerintah
melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah menargetkan hingga tahun
2009, penduduk yang buta aksara paling banyak tinggal 5 persen saja
atau sekitar 7,7 juta orang. Untuk ini Departemen Pendidikan Nasional
mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun per tahun dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp 175 miliar untuk tahun 2006⁷.
Sementara, kita mengatahui bahwa pada tahun 2006, anggaran pendidikan
secara nasional hanya mencapai 36, 7 Trilyun, jumlah yang masih
sangat minim apabila kita benturkan dengan kebutuhan nasional untuk
pendidikan. Disini kita juga bisa menyimpulkan setinggi apa tingkat
keseriusan pemerintah untuk memberantas buta huruf di Indonesia.

Persoalan
pendidikan memang tidak akan pernah selesai apabila penanganan yang
dilakukan masih parsial atau tidak komprehensif. Kita bisa melihat
dari data-data diatas, bahwa memang ada program dari pemerintah untuk
mengenalkan aksara kepada mereka yang tidak kenal aksara, akan
tetapi, pemerintah masih saja membiarkan 1 juta siswa putus sekolah
setiap tahunnya, karena alasan ekonomi keluarga.

Bagaimana
buta aksara akan dihapuskan apabila untuk mengakses pendidikan
masyarakat harus mengeluarkan biaya yang besar. Atau, fasilitas
sekolah yang sangat minim. Dalam infrastruktur pendidikan, tidak
sedikit bangunan gedung sekolah dijumpai rusak ringan, sedang, hingga
berat. Kerusakan dijumpai pada gedung SD yang tersebar merata di
berbagai pelosok pedesaan di Tanah Air⁸.
Kerusakan mencapai 535.825 ( 60 % ) dari 900.000 lokal kelas. Atau
sekolah yang sangat jauh. Misalkan masyarakat di kaki gunung canggah
kecamatan cisalak, yang harus putus sekolah karena jarak SMP yang
sangat jauh, yaitu 10 KM yang dilalui dengan jalan kaki.

Buta
aksara merupakan salah persoalan yang ada dalam persoalan pendidikan
di Indonesia. Minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk
sektor pendidikan serta praktek komersialisasi dan privatisasi
institusi pendidikan yang menunjukan secara nyata lepasnya tanggung
jawab negara terhadap sektor pendidikan menjadi persoalan utama dunia
pendidikan. Disamping hal-hal lain jika kita berbicara tentang
kurikulum pendidikan ataupun target dari sistem pendidikan nasional
yang ada saat ini. Atau kebebasan akademik bagi mahasiswa, kebebasan
berorganisasi dan berpendapat, fasilitas kampus yang masih minim,
sistem evaluasi atau ujian nasional yang tidak komprehensif,
kesejahteraan guru, dosen, dan karyawan rendahan, korupsi di dunia
pendidikan, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, semuanya
merupakan persoalan nyata yang kita hadapi di dunia pendidikan.

Dari
paparan di atas, dengan semakin banyaknya persoalan pendidikan yang
kita temukan dan respon pemerintah yang minim untuk menangani
persoalan ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa kitalah yang harus
merubah itu semua. Karena pemerintah hari ini tidak mampu melakukan
apa-apa selain meningkatkan ketergantungan negara terhadap kapitalis
monopoli asing yang sama artinya dengan semakin meningkatkan dan
memperdalam penghisapan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia.